Layanan Perizinan Umum

LAYANAN PERIZINAN DI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Izin Mendirikan Bangunan

    Persyaratan :

a. Persyaratan UMUM: 

1. Surat permohonan yang diketahui oleh Wali Nagari dan Camat;
2. Fotocopy KTP pemohon atau kuasa;
3. Bukti Kepemilikan Hak atas tanah dan/atau perjanjian pemanfaatan tanah dan/atau bangunan;
4. Surat pernyataan bermaterai 6000,- dari pemohon bahwa tanah atau bangunan tidak dalam status sengketa;
5. Surat pernyataan bermaterai 6000,- tentang kesanggupan mematuhi persyaratan teknis bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
6. Surat pernyataan bermaterai 6000,- bersedia membongkar bangunan tanpa menuntut ganti rugi jika dikemudian hari ada pelebaran jalan;
7. Fotocopy akta pendirian (khusus Perusahaan yang berstatus badan Hukum)
8. Fotocopy izin prinsip;
9. Fotocopy IMB untuk bangunan tambahan dan pemecahan dengan memperlihatkan dokumen aslinya
10. Gambaran arsitektur bangunan (denah, potongan, septictank dan gambar situasi)
11. Perhitungan konstruksi baja atau beton apabila bangunan bertingkat;
12. Fotocopy tanda lunas PBB.

b. Persyaratan KHUSUS:

1. Fotocopy izin lingkungan untuk bangunan yang wajib AMDAL dan/atau UKL/UPL atau SPPL untuk kegiatan usaha yang wajib AMDAL;
2. Izin Prinsip dari Pemerintah Daerah;
3. izin lokasi dan/atau izin penggunaan pemanfaatan tanah untuk kegiatan penanaman modal dan pemanfaatan tanah diatas 1 (satu) Ha.;
4. Fotokopi pengesahan rencana tampak rinci (siteplan) untuk bangunan selain rumah tempat tinggal dan ruko tunggal;
5. Asli berita acara serah terima TPU dan fasilitas umum;
6. Gambar utilitas untuk bangunan yang berlantai 2 (dua) atau lebih yang memiliki tingkat resiko bahaya tinggi;
7. Gambar dan perhitungan Struktur bangunan yang dibuat oleh konsultan perencana ahli bangunan yang terakreditasi sertifikat untuk bangunan tingkat 2 (dua) atau lebih dan/atau bangunan yang memiliki resiko bahaya tinggi.

c. Khusus untuk bangunan tidak sederhana, Kepala DPMPTSPNAKER menerbitkan IMB setelah direkomendasikan oleh Tim Ahli Bangunan Gedung sesuai dengan kewenangannya.

Izin mendirikan bangunan diterbitkan paling lama 11 (sebelas) hari kerja sejak diterima permohonan yang lengkap dan benar.

2. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)

    Persyaratan : 

1. Surat permohonan;
2. fotokopi SITU;
3. fotokopi SIUP;
4. fotokopi TDP;
5. fotokopi NPWP;
6. rekomendasi asosiasi;   
7. fotokopi Akte Notaris;
8. fotokopi SBU dilegalisir;
9. fotokopi Kartu PJT-BU dilegalisir;
10. rekomendasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; dan
11. pas foto 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
12. data tenaga teknis;
13. data tenaga administrasi;
14. data kantor;
15. data peralatan yang dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan;
16. data keuangan;
17. data personalia;
18. data pengalaman pekerjaan; dan
19. Rekomendasi Tim Teknis. 

Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima permohonan yang lengkap dan benar.

3. Izin Pemasangan Reklame

    Persyaratan : 

1. surat permohonan;
2. fotokopi KTP pemohon;
3. gambar/naskah reklame yang akan dipasang;
4. foto dan gambar situasi lokasi;
5. gambar konstruksi billboard yang disesuaikan dengan aturan jasa kontruksi bagi pemohon lokasi baru;
6. fotokopi dengan memperlihatkan yang asli Akte Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum/Badan Usaha/ anggaran dasar bagi koperasi atau organisasi lainnya;
7. surat pernyataan tidak berkeberatan dari pemilik tanah;
8. surat pernyataan tertulis kesanggupan memelihara keamanan, kebersihan, ketertiban dan keindahan reklame; dan
9. surat kuasa apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.

Izin Pemasangan Reklame diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima permohonan yang lengkap dan benar.