- Koordinasi terkait layanan keimigrasian pada MPP Kab. Solok ke Kantor Imigrasi Padang
- Waspada Penipuan Mengatasnamakan OSS
- Pemkab Solok Raih Peringkat 1 dalam Penganugerahan Predikat Kepatuhan Pelayanan Publik di Sumatera Barat dari Ombudsman RI
- Soft Launching Mal Pelayanan Publik Kabupaten Solok
- Sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawsan perizinan berusaha berbasis risiko bagi pelaku usaha di Kabupaten Solok angkatan IX 2024
- Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2024
- Rapat pernyataan komitmen bersama untuk meningkatkan penilaian layanan publik
- Penilaian Kinerja PTSP dan PPB Kementerian Investasi 2024 oleh PT Surveyor
- Sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawsan perizinan berusaha berbasis risiko bagi pelaku usaha di Kabupaten Solok angkatan III 2024
- Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawsan perizinan berusaha berbasis risiko bagi pelaku usaha di Kabupaten Solok angkatan I
Koordinasi dan Konsultasi Teknis ke Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
(DPMPTSPNAKER) Kab. Solok dipimpin oleh Kepala Dinas Drs. Aliber Mulyadi
dan didampingi Sekretaris Hendrianto, SST,MPSSp beserta jajaran
melakukan Koordinasi dan Konsultasi Teknis ke Ombudsman RI Perwakilan
Sumatera Barat, Jumat 12 Mei 2023. Koordinasi ini merupakan follow up
dari kunjungan Tim Pemerintah Kabupaten Solok minggu lalu yang dipimpin
Sekretaris Daerah Medison, S.Sos, M.Si
Tim DPMPTSPNAKER diterima
langsung oleh Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat Yefri
Heriani, S.Sos M.Si dan Kepala.Keasistenan Pemeriksaan Meilisa Fitri
Harahap. Yefri Heriani dalam sambutannya mengapresiasi kunjungan tim
DPMPTSPNAKER yang langsung action melakunan koordinasi dan konsultasi.
Hal ini yang menunjukkan keseriusan DPMPTSPNAKER untuk mempersiapkan
diri menuju penilaian.kepatuhan tahun 2023.
Kepala.DPMPTSPNAKER
Drs. Aliber Mulyadi menyatakan bahwa DPMPTSPNAKER siap untuk mengikuti
Penilaian Kepatuhan Ombudsman RI dan memenuhi target Bapak
Bupati.menduduki peringkat 10 Besar Tingkat Nasional. Namun tidak.hanya
sampai disitu, DPMPTSPNAKER bertekad untuk membenahi pelayanan sehingga
ke depan pelayanan publik yang diselenggarakan di DPMPTSPNAKER sesuai
dengan standar baik dari sisi kapasitas dan kompetensi SDM.maupun sarana
prasarana dan dan bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat dan
menjadi yang terbaik. Untuk itu pada kesempatan ini, Drs. Aliber Mulyadi
dan jajaran meminta arahan dari Ombudsman aspek-aspek apa saja yang
menjadi kekurangan DPMPTSPNAKER pada penilaian tahun lalu yang perlu
dilakukan perbaikan dan peningkatan oleh DPMPTSPNAKER dalam waktu.dekat.

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook
Write a comment